Pelunasan Haji tahun 2027 dimulai ! Christ Maharani Selaku Direktur PT.Al Aqsha Jisru dakwah dan PT.Edipeni Travel Christ Maharani Ungkap Peluang 8.000 Jemaah Cadangan Berangkat
Oleh: Ahmad Noval | | 6 Menit Baca
Jakarta (alaqsha.co.id) -Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) khusus tahun 2027 resmi dibuka sejak 6 November hingga 5 Desember 2026. Memasuki tahapan penting persiapan keberangkatan tersebut, calon jemaah diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi dan kesehatan agar tidak mengalami kendala menjelang batas akhir pelunasan.
Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah sekaligus Direktur PT Edipeni Travel, Christ Maharani Handayani, mengatakan bahwa pembukaan pelunasan haji khusus tahun 2027 mengacu pada surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Nomor S-100-PL-2026 tertanggal 5 November 2026.
Menurut Christ, berdasarkan informasi alokasi yang disampaikan, terdapat nomor urut porsi sekitar 16.800-an, ditambah jemaah cadangan yang diperkirakan mendekati 8.000 orang. Sementara itu, alokasi jemaah lanjut usia (lansia) ditetapkan sebesar 1 persen dengan batas usia minimal 65 tahun sesuai ketentuan pemerintah.
Ia mengingatkan calon jemaah agar segera mempersiapkan sejumlah persyaratan sebelum melakukan pelunasan. Persyaratan tersebut meliputi paspor yang masih berlaku, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), pemenuhan istithaah kesehatan, serta kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status aktif.
Di tengah proses pelunasan, Christ juga mengungkapkan bahwa kesempatan keberangkatan haji tahun 2027 tidak hanya terbuka bagi jemaah yang masuk dalam kuota utama. Jemaah yang berada dalam daftar cadangan juga memiliki peluang untuk diberangkatkan apabila terdapat sisa kuota atau pembatalan keberangkatan.
Menurutnya, jemaah cadangan diperbolehkan melakukan pelunasan lebih awal. Namun, terdapat ketentuan yang harus dipahami, yakni jemaah wajib menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pelunasan dilakukan secara sukarela dan keberangkatan pada 2027 bergantung pada ketersediaan kuota.
Jemaah juga harus menyatakan kesediaannya untuk menunda keberangkatan apabila nomor porsinya belum masuk dalam kuota tahun berjalan.
Christ menyebutkan, PT Al Aqsha Jisru Dakwah saat ini memiliki sekitar 72 jemaah dalam daftar cadangan. Sementara itu, PT Edipeni Travel mencatat sekitar 20 jemaah cadangan.
Ia menjelaskan, peluang keberangkatan jemaah cadangan sangat bergantung pada posisi nomor urut porsi serta ketersediaan kuota. Karena itu, pencocokan data nama dan nomor porsi menjadi bagian penting dalam proses pengisian sisa kuota.
Christ mengungkapkan, persoalan yang cukup sering ditemukan adalah perbedaan nomor telepon seluler yang tercatat dalam sistem dengan nomor yang saat ini digunakan oleh jemaah.
Selain nomor telepon, perbedaan penulisan nama dalam data kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan dengan identitas pada nomor porsi BPIH dan paspor juga menjadi persoalan.
Christ mengatakan, persoalan serupa juga sempat dialami sejumlah jemaah PT Al Aqsha Jisru Dakwah. Bahkan, terdapat calon jemaah yang berdasarkan informasi dari pihak perbankan telah dapat melakukan pelunasan, tetapi ketika proses dilanjutkan melalui sistem masih terkendala perbedaan nomor telepon.
Selain memastikan kelengkapan administrasi, PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan PT Edipeni Travel juga mulai mempersiapkan kegiatan manasik dan pembekalan ibadah haji bagi calon jemaah.
Christ menegaskan bahwa kesiapan calon jemaah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan kewajiban pembayaran. Persiapan administrasi, kondisi kesehatan, dan pemahaman manasik juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sejak dini.
Dengan koordinasi yang baik antara jemaah, penyelenggara perjalanan haji, perbankan, dan instansi terkait, diharapkan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan haji khusus 2027 dapat berjalan tertib dan lancar.
Dari sisi regulasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2027 memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme pendaftaran, pengisian kuota, pelunasan biaya, hingga hak dan kewajiban jemaah serta penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK).
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.Cari Buku Islam
Sementara itu, Pasal 65 mengatur bahwa pengisian kuota haji khusus dilakukan paling lama 30 hari setelah penetapan oleh Menteri. Apabila kuota belum terpenuhi, pemerintah dapat memperpanjang pengisian sisa kuota selama tujuh hari dengan memperhatikan kategori jemaah yang telah ditentukan.
Dalam Pasal 3, pendaftaran jemaah haji khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip urutan pendaftaran. Nomor urut tersebut menjadi dasar pelayanan pemberangkatan, dengan pengecualian bagi jemaah lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara khusus untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 99 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus. Aturan teknis tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pelunasan dan pengisian kuota, termasuk mekanisme bagi jemaah cadangan.
Berdasarkan ketentuan teknis yang diumumkan Kementerian Haji dan Umrah, jemaah cadangan yang melakukan pelunasan wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan sukarela di atas meterai. Pelunasan tersebut tidak serta-merta menjamin keberangkatan pada tahun 2027 karena tetap bergantung pada ketersediaan kuota dan urutan nomor porsi.
Dengan adanya rangkaian regulasi tersebut, calon jemaah diharapkan memahami bahwa proses pelunasan bukan satu-satunya penentu keberangkatan. Pemenuhan persyaratan, urutan nomor porsi, ketersediaan kuota, serta ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah tetap menjadi dasar dalam menentukan jemaah yang berhak diberangkatkan.